Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi menyebutkan pemerintah sudah sepakat untuk mengubah susunan cuti bersama pada musim mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah mendatang.
Bapak Budi Karya mengatakan dengan adanya perubahan cuti bersama akan diberlakukan mulai tanggal 19-20 April tetapi berakhir 25 April 2023. Hal ini artinya cuti bersama dimajukan 2 hari dan waktunya ditambah 1 hari.
Sebelumnya cuti bersama mulai tanggal 21 hingga 26 April 2023. Sedangkan Idul Fitri jatuh di tanggal 22 dan 23 April 2023.
“Tadi ada keputusan Bapak Presiden berkaitan dengan cuti bersama, kalau sekarang itu cutinya sesuai dengan SKB 3 menteri dari tanggal 21 sampai tanggal 26 (April),” kata Bapak Budi Karya Sumadi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (24/3).
“Kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju dua hari, jadi mulai tanggal 19 sudah libur, 20 sudah libur, tapi masuknya 26,” ucap Bapak Budi dari sumber yang sama.
Artinya masyarakat dapat mulai libur sejak tanggal 19 April dan kembali bekerja di 26 April 2023.
Bapak Budi mengatakan hari cuti bersama ini dimodifikasi guna mengantisipasi menumpuknya volume jumlah pemudik sebelum lebaran 2023.
Menurut Menteri Perhubungan, jika merujuk pada ketentuan SKB 3 Menteri, pemudik akan menumpuk pada tanggal 21 April 2023.
‘Sehingga dengan dimajukan itu pemudik bisa mulai (mudik) dari tanggal 18 sore, 19, 20, 21, ada 4 hari mereka mudik,” tambah Bapak Budi.
Lebih jauh dari pada itu, Bapak Budi juga mengingatkan bahwa pemudik harus kembali ke kotanya masing-masing sebelum tanggal 26 April 2023.
Namun, para pemudik masih bisa memperpanjang masa cutinya hingga tanggal 30 April dan 1 Mei 2023 yang merupakan tanggal merah.
Ketentuan menyoal cuti bersama ini merupakan wewenang tiga menteri yakni Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Baca juga: “Mudik Lebih Awal, Pemerintah Janjikan Potongan Harga Via Pelabuhan Merak“
Namun, beliau juga mengklaim perubahan jadwal cuti bersama ini sudah diputuskan secara de facto dan tinggal menunggu diatur secara resmi.
“Karena sudah diputuskan dalam ratas (rapat kabinet terbatas), ini secara de facto sudah terjadi tinggal de jure kami akan mengusulkan usulan kepada Pak Presiden dan saya rasa kami akan rapat dengan tiga kementerian tersebut,” tutup Bapak Budi Karya Sumadi.
