Saifan ZakingPemerintah resmi memutuskan bahwa anak-anak dari keluarga mampu tidak lagi akan menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini merupakan bagian dari langkah refocusing anggaran agar program senilai ratusan triliun rupiah tersebut lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, secara tegas mengonfirmasi kebijakan ini usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (11/6/2026) kemarin.
"Iya, iya penerima manfaat. Maksudnya yang mampu, yang kaya nanti tidak dapat lagi," terang Nanik kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Nanik menambahkan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik rencana perubahan skema penerima manfaat ini." Pak Prabowo senang, senang banget," kata Nanik menirukan respons Presiden.
Ia menyebut pembahasan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kebijakan tersebut akan dilakukan dalam pertemuan lanjutan bersama Presiden pada Jumat sore, 12 Juni 2026.
Baca juga: Perbaiki Kualitas MBG, Sebanyak 1.780 SPPG Dihentikan Sementara
Dari Sekadar Himbauan ke Kebijakan Formal
Langkah ini sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru. Sejak Mei 2026, Presiden Prabowo telah mengisyaratkan arah kebijakan ini saat kunjungan kerjanya ke Gorontalo. Kala itu, ia menegaskan bahwa MBG tidak akan dipaksakan kepada keluarga yang tidak membutuhkan.
"Yang tidak perlu enggak apa-apa. Iya, kan? Kalau anak-anak orang kaya enggak perlu, enggak apa-apa. Enggak dipaksa. Tapi kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat," kata Prabowo saat itu.Waktu itu, BGN juga telah membuka mekanisme penolakan MBG bagi sekolah dari kalangan mampu, yakni melalui surat permintaan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara lisan maupun tulisan.
63 Juta Penerima Akan Dipetakan Ulang
Saat ini, total penerima manfaat MBG mencapai sekitar 63 juta orang, terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nanik mengungkapkan bahwa BGN akan melakukan pemetaan ulang untuk memastikan semua penerima tersebut benar-benar membutuhkan intervensi gizi.
Sebagian penerima yang berasal dari keluarga mampu berpotensi dialihkan ke wilayah-wilayah yang dinilai lebih membutuhkan bantuan gizi, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, turut memperkuat wacana ini. Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap penerima manfaat dilakukan karena ditemukan sejumlah kasus di mana makanan MBG tidak dikonsumsi oleh siswa, yang menjadi indikasi bahwa bantuan belum sepenuhnya menyasar kelompok yang paling membutuhkan.
"Seperti di Jakarta. Saya pernah cek ada beberapa yang memang tidak dimakan, sekolah menengah. Ini nanti akan dicek kembali sehingga betul-betul efektif," kata Dudung di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Ia mencontohkan kasus nyata di sebuah SMP di Jakarta, hanya sekitar 40 persen siswa yang pantas menerima MBG. Sisa 60 persen dinilai berasal dari keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri.
"Artinya efisiensi itu begini, contoh misalnya sekolah di Jakarta ini ada SMP Aloysius. Dia sebetulnya yang menerima manfaat yang pantas hanya 40 persen, itu nanti akan dihitung. Maka efisiensi dari penyaluran," jelas Dudung.
Baca juga: Bapak Purbaya Respons Ribuan Motor Listrik MBG, Pernah Ditolak Tahun Lalu
Anggaran MBG 2026 Rp335 Triliun
Sebagai konteks, anggaran program MBG dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp335 triliun, melonjak hampir 96 persen dibandingkan anggaran tahun 2025 sebesar Rp171 triliun. Besarnya anggaran ini menjadikan refocusing sasaran penerima sebagai langkah yang krusial agar setiap rupiah benar-benar berdampak bagi mereka yang paling membutuhkan.
Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap program MBG dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau.