ReyvanWakil Ketua Komisi IX DPR ini mendukung rencana Badan Gizi Nasional menghibahkan motor listrik yang dibeli untuk operasional SPPG kepada guru-guru honorer di daerah.
Pengadaan motor listrik untuk SPPG tidak sesuai dengan kebutuhan operasional pengelola dapur program makan bergizi
Komisi IX DPR RI mengaku tidak pernah menerima laporan terkait pengadaan motor listrik dan menyoroti perusahaan penyedia yang dinilai tidak profesional dan harga yang diduga di mark-up
BGN akan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan evaluasi seluruh aset 2025
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyatakan setuju dengan rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan sepeda motor listrik yang sebelumnya dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada guru-guru honorer di berbagai daerah. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi jalan keluar agar aset yang sudah dibeli menggunakan anggaran negara tetap berguna meski sempat menjadi polemik. Rencana hibah tersebut, kata Yahya, disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam forum rapat bersama Komisi IX DPR. Ia menegaskan dukungannya terhadap rencana itu sebagai solusi atas persoalan pengadaan kendaraan listrik yang sempat dikritiknya.
"Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut," ujar Yahya, Jumat (19/6/2026), mengutip Kompas. Ia menambahkan bahwa sejak awal dirinya memang tidak setuju dengan pengadaan motor listrik untuk SPPG karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan operasional pengelola dapur program makan bergizi. Kendati demikian, politikus Golkar itu menilai opsi hibah kepada guru honorer adalah langkah paling realistis supaya anggaran negara yang telah terpakai tidak terbuang sia-sia. Sikap mendukung ini disampaikannya meski ia tetap mengkritisi proses pengadaan motor tersebut sejak awal.
Baca Juga: Program MBG Dihentikan Sementara Saat Libur Sekolah, Negara Hemat Rp3 Triliun
DPR Soroti Minimnya Pengawasan dan Dugaan Mark Up Harga
Yahya juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR sama sekali tidak pernah menerima laporan atau informasi apa pun terkait proses pengadaan motor listrik tersebut. Hal ini, lanjutnya, membuat fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana tidak dapat berjalan maksimal. Ia menilai minimnya keterbukaan informasi ini menjadi salah satu masalah utama yang membayangi pengadaan kendaraan operasional SPPG. Kondisi tersebut, menurutnya, turut menyulitkan DPR dalam memastikan akuntabilitas anggaran negara sejak proses pengadaan berlangsung.
Selain soal pengawasan, Yahya juga menyoroti profesionalitas perusahaan penyedia motor listrik tersebut, yang dinilainya tidak memiliki dealer maupun pusat layanan perbaikan kendaraan. "Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up," kata Yahya. Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatirannya terhadap kualitas produk sekaligus kewajaran harga dalam proses pengadaan. Namun begitu, ia tetap menyatakan dukungan terhadap pandangan Agustina Arumsari bahwa motor listrik itu harus tetap dimanfaatkan karena sudah dibayar menggunakan uang negara.
BGN Akan Koordinasi dengan Kejaksaan dan Evaluasi Aset 2025
Sebelumnya diberitakan, Agustina Arumsari menjelaskan bahwa motor listrik untuk operasional SPPG dibeli pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana dan harus dioptimalkan penggunaannya. Ia menegaskan bahwa setiap aset yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara wajib dimanfaatkan secara maksimal. Meski demikian, BGN akan lebih dulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung sebelum mengambil keputusan lebih jauh. "Iya. Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," ujar Agustina usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).
Agustina menambahkan bahwa rencana pemanfaatan aset ini tidak hanya berlaku untuk motor listrik, melainkan seluruh barang yang dibeli pada 2025, termasuk berbagai perangkat teknologi informasi yang sempat ramai disorot publik. “Tapi poinnya enggak cuma itu tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah telanjur dibayar (maka) dimaksimalkan," ujarnya. Ia menegaskan bahwa upaya pemanfaatan barang-barang tersebut merupakan bagian dari langkah BGN menyisir anggaran pada 2026, sehingga pengadaan barang dengan fungsi serupa tidak perlu lagi dilakukan ke depannya. "Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang 'no'. Itu enggak ada lagi di 2026 lakukan," pungkasnya.