Bayu DewantaraDinamika politik di lingkungan Istana Kepresidenan tengah menjadi perhatian dari netizen. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri juga ikut menjadi sorotan.
Dua isu ini muncul di tengah berbagai persoalan politik dan hukum yang sedang berkembang. Mulai dari polemik dokumen pendidikan Gibran hingga dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara.
Lantas, apa saja perkembangan terbaru dari kedua persoalan tersebut?
Gibran Temui Prabowo, Sampaikan Keinginan untuk Mundur
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, pertemuan keduanya berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan keinginan untuk mundur di tengah dinamika politik yang berkembang, terutama berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," ujar Prasetyo.
Meski begitu, keinginan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Prabowo. Prasetyo menyebut Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran setelah mendengar penyampaian tersebut. Artinya, hingga keterangan itu disampaikan, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden.
Ada Apa dengan Polemik Dokumen Pendidikan Gibran?
Keinginan Gibran untuk mundur muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang kembali menjadi perhatian publik.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya pada 6 Oktober 2026 menyoroti tidak ditemukannya bukti kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.
Kemudian, Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Dalam putusannya, MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Perkembangan tersebut memunculkan diskusi mengenai kelanjutan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Sejumlah pihak juga mulai mendorong DPR untuk membahas persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
Namun, putusan terkait surat penyetaraan pendidikan tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya. Pengunduran diri maupun pemberhentian Wakil Presiden tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Puan Maharani Minta Publik Tidak Berspekulasi
Menanggapi isu pengunduran diri Gibran, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
Puan menegaskan bahwa Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden dan meminta publik menunggu pernyataan resmi mengenai perkembangan persoalan tersebut.
"Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan juga mengingatkan agar masyarakat tidak membuat asumsi mengenai sesuatu yang belum terjadi karena berpotensi menimbulkan keresahan publik.