Oppal Gengs, biasanya Indonesia hanya memiliki satu wakil presiden untuk mendampingi kepala negara. Namun, bagaimana jadinya kalau Indonesia punya tiga wakil presiden sekaligus?
Pertanyaan ini menarik dibahas setelah Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar jumlah wakil presiden di Indonesia ditambah menjadi tiga orang.
Usulan tersebut disampaikan pada Sabtu (21/11/2026). Sultan menilai wilayah Indonesia yang sangat luas membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Karena itu, beberapa wakil presiden dinilai bisa membantu menjalankan tugas pemerintahan sekaligus mengawal pembangunan di berbagai daerah.
Namun, bagaimana jika gagasan tersebut dikembangkan menjadi tiga wakil presiden? Apakah memungkinkan secara konstitusional?
Baca juga: Bapak Gibran Resmi Mundur Jadi Wapres RI, Isu Nama Pengganti Mulai Bermunculan
Kenapa Indonesia Diusulkan Punya Lebih dari Satu Wapres?
(Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin)
Menurut Sultan, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakteristik sosial, geografis, dan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda.
Ia mengusulkan agar tiga wakil presiden nantinya dapat berkantor di Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Dengan begitu, perhatian pemerintah terhadap berbagai kawasan Indonesia diharapkan bisa lebih merata.
Sultan juga menilai agenda dan tugas Presiden RI sangat banyak. Karena itu, lebih dari satu wakil presiden diharapkan dapat membantu mengawal program pemerintah sekaligus memahami kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Ia berharap pembagian tugas tersebut bisa membuat pelaksanaan program pemerintah lebih efektif dan membantu pengawasan terhadap kinerja kepala daerah.
Kalau Indonesia Punya 3 Wapres, Bagaimana Pembagiannya?
Kalau gagasan ini dikembangkan menjadi tiga wakil presiden, pembagian wilayah dan tanggung jawabnya bisa menjadi bahan diskusi.
Misalnya, setiap wakil presiden memiliki fokus koordinasi untuk kawasan berbeda:
Wapres Wilayah Barat: Mengawal pembangunan dan kebutuhan daerah di Sumatera serta kawasan sekitarnya.
Wapres Wilayah Tengah: Memperhatikan pembangunan Kalimantan dan Sulawesi.
Wapres Wilayah Timur: Mengawal kebutuhan Papua, Maluku, dan kawasan Indonesia Timur.
Pembagian tersebut hanya ilustrasi untuk membayangkan bagaimana sistem tiga wakil presiden bisa bekerja. Bukan bagian dari usulan resmi Sultan Najamudin.
Tentu saja, sistem seperti ini juga akan memunculkan sejumlah pertanyaan. Mulai dari pembagian kewenangan, koordinasi ant wakil presiden, kebutuhan anggaran, hingga mekanisme pertanggungjawabannya.
Apakah Indonesia Bisa Punya 3 Wapres Menurut UUD 1945?
(Sidang Tahunan MPR RI)
Di sinilah persoalan konstitusionalnya. UUD 1945 saat ini secara tegas mengatur bahwa presiden hanya dibantu oleh satu orang wakil presiden.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
"Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden."
Artinya, penambahan jumlah wakil presiden menjadi tiga orang tidak bisa dilakukan hanya melalui keputusan presiden, undang-undang, ataupun kesepakatan politik.
Perubahan tersebut membutuhkan amandemen UUD 1945.
Mekanisme perubahan konstitusi diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Usul tersebut harus diajukan secara tertulis dan menunjukkan bagian yang ingin diubah beserta alasannya.
Selanjutnya, sidang MPR untuk mengubah UUD harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR. Keputusan perubahan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR.
Ada pula ketentuan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah.
Dengan demikian, wacana penambahan jumlah wakil presiden memang bisa dibahas secara politik dan ketatanegaraan. Namun, penerapannya membutuhkan proses amandemen konstitusi yang tidak sederhana.
Baca juga: MPR Resmi Tetapkan Tanggal Pengumuman Wapres Baru Pengganti Bapak Gibran
Jadi, Oppal Gengs, gagasan Indonesia memiliki tiga wakil presiden masih sebatas skenario hipotetis. Menambah jumlah pejabat saja tidak otomatis membuat pemerintahan lebih efektif. Pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, dan manfaatnya bagi masyarakat juga harus diperhitungkan.
Menurut kalian, Indonesia lebih membutuhkan tiga wakil presiden yang mengawal berbagai wilayah atau satu wakil presiden dengan pembagian tugas pemerintahan yang lebih efektif?
Naufal Mamduh