Polemik sejarah kelam peristiwa 1998 kembali memanas. Pada malam FFI 2026 (20 November), produser film Para Perasuk, Siera Tamihardja, mengecam sikap Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal Mei 1998. Sehari kemudian, Fadli Zon langsung memberikan klarifikasi melalui akun Instagram-nya. Isu ini berhubungan dengan buku sejarah Indonesia versi terbaru yang sempat dikritik karena tidak merinci peristiwa 1998. Berikut ini lima peristiwa yang menjadi persoalan, fakta, dan penempatannya di buku.
Source: UNJ
Kenapa Peristiwa 1998 Dipersoalkan?
Dokumen "Kerangka Konsep Penulisan Sejarah Indonesia" disebut hanya memuat dua dari 12 pelanggaran HAM berat, yaitu Tanjung Priok 1984 dan Talangsari 1989. Peristiwa 1998 tidak dicantumkan secara spesifik, dan jilid 10 hanya menyebut "masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi". Pada 2 Juli 2025, Fadli menyatakan Mei 1998 hanya snapshot kecil dan buku ini bukan uraian detail. Bukunya sendiri terdiri atas 10 jilid dan 7.958 halaman. Lima jilid pertama dirilis 31 Agustus 2026, sedangkan jilid 6–10 ditargetkan terbit September–Oktober 2026.
1. Penembakan Mahasiswa Trisakti (12 Mei 1998)
Pada 12 Mei 1998, aparat melakukan penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti yang berunjuk rasa menuntut Soeharto mundur. Empat mahasiswa dilaporkan tewas, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie, dan sekitar 15 orang terluka. Habibie menyebut keempatnya "pahlawan reformasi". Tragedi ini memicu kerusuhan 13–15 Mei dan berujung pada mundurnya Soeharto. Proses hukumnya hanya mengadili sejumlah anggota Brimob, masing-masing dihukum 34 bulan penjara. Status di buku: tidak tercantum dalam kerangka yang dilaporkan, tetapi editor jilid 9 menyebut penembakan Trisakti akan dimuat di jilid 10.
2. Kerusuhan 13–15 Mei 1998
Kerusuhan melanda Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia. TGPF bentukan Presiden Habibie menyimpulkan peristiwa ini tidak terjadi secara spontan. Angka korban sulit dipastikan. Untuk Jakarta, data Tim Relawan mencatat 1.190 orang meninggal akibat terbakar, 27 akibat senjata dan sebab lain, serta 91 luka-luka, sementara data Polda mencatat 451 meninggal. TGPF juga menilai besarnya korban jiwa dipengaruhi oleh lemahnya upaya penyelamatan. Status di buku: kerangka tidak merincinya, tetapi editor jilid 9 menyebut kerusuhan massal akan dibahas di jilid 10.
3. Kekerasan Seksual Mei 1998
TGPF memverifikasi 85 korban kekerasan seksual: 52 perkosaan, 14 perkosaan dengan penganiayaan, 10 penyerangan seksual, dan 9 pelecehan seksual. Sebagian besar kasus berupa pemerkosaan berkelompok, dengan korban terutama perempuan etnis Tionghoa tetapi lintas kelas sosial. Temuan ini disampaikan kepada Presiden Habibie dan melahirkan Komnas Perempuan lewat Keppres No. 181 Tahun 1998. Fadli Zon mengakui kekerasan seksual terjadi, tetapi mempersoalkan kata "massal" karena berkaitan dengan tindakan sistematis. Pada 21 November 2026, ia menyebut klaim seperti foto dan narasi pelaku perlu diverifikasi, serta mengutip pertanyaan terhadap metode pendataan TGPF. Komnas Perempuan menilai penyangkalan sebagai kekerasan berulang. Status di buku: editor jilid 9 menyatakan temuan TGPF, termasuk pemerkosaan, dimuat di jilid 10.
4. Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997–1998
Antara Pemilu 1997 dan lengsernya Soeharto, aktivis pro-demokrasi diculik. KontraS mencatat 23 korban: satu ditemukan tewas, sembilan dibebaskan, dan 13 hilang hingga kini. Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Jaksa Agung pada 3 September 2006. DPR kemudian merekomendasikan pengadilan HAM ad hoc dan pencarian 13 aktivis yang hilang, namun hingga laporan 2017 rekomendasi itu belum dijalankan pemerintah. Status di buku: editor jilid 9 menyebut penculikan aktivis dibahas di jilid 9.
Baca juga: Review The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, Kisah Perjuangan Haymitch Muda
5. Tragedi Semanggi I dan II
Semanggi I (11–13 November 1998) terjadi saat Sidang Istimewa MPR dan menewaskan 17 warga sipil, dengan 109 orang luka menurut catatan Amnesty. Semanggi II (24 September 1999) bermula dari penolakan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya, dengan 11 korban meninggal dan 217 luka menurut Komnas HAM. Pada Januari 2020, Jaksa Agung menyebut keduanya bukan pelanggaran HAM berat. Namun, pada 2023 Presiden Jokowi mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk Trisakti dan Semanggi. Status di buku: tidak tercantum dalam kerangka yang dilaporkan, dan belum ada konfirmasi dari tim penulis soal pemuatannya.
Apa Kata Menbud dan Tim Penulis?
Fadli menegaskan, "Tidak ada penghapusan", dan proyek penulisan ulang tetap berlanjut. Pada peluncuran 31 Agustus 2026, ia juga menyatakan para penulis diberi kebebasan atas substansi tanpa intervensi apa pun. Kritikus menilai tidak dirincinya peristiwa 1998 di kerangka tetap bermasalah, sementara pihak buku menegaskan isinya akan dimuat.
Penutup
Dari lima peristiwa ini, hanya sebagian yang punya penegasan dari tim penulis. Trisakti, kerusuhan, kekerasan seksual, dan penculikan disebut akan dimuat, sedangkan Semanggi belum jelas. Jawaban akhir soal "dihapus atau diringkas" ada di teks jilid 9 dan 10 begitu terbit.
Muhammad Ichsan