Bayu DewantaraAda satu profesi yang tiap hari berdiri di garis depan buat nanyain hal yang kita semua penasaran, tapi jarang berani nanya langsung: jurnalis. Dan minggu lalu, kita dapet contoh nyata betapa nggak enaknya kerjaan itu.
Berawal dari Satu Pertanyaan
Belum lama ini timeline kita rame sama kemarahan para wartawan. Semua berawal Jumat, 17 Juli 2026, di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Seorang jurnalis ngajuin pertanyaan soal dugaan kriminalisasi dalam kasus yang lagi didampingi salah satu pengacara. Bukannya dijawab, pertanyaannya malah dibalas: "Lu punya otak enggak?" Sebuah respons yang harus diakui sama sekali nggak nyentuh substansi pertanyaannya.
Baca juga: Fenomena Quarter Life Krisis: Kenapa Banyak Orang Berhenti Tertawa di Usia 23 Tahun?
Jurnalis Berdiri di Barisan Rakyat
Pengacara itu lagi jadi kuasa hukum eks Jampidsus Febrie Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang. Nah, jurnalis yang berdiri di sana bukan lagi mewakili dirinya sendiri, dia mewakili jutaan rakyat yang berhak banget tahu: ke mana larinya uang dan aset negara yang lagi-lagi asalnya dari pajak kita semua? Pertanyaan sesimpel itu, tapi bobotnya triliunan.
Ad Hominem: Senjata Ketika Argumen Nggak Kuat
Buat yang belum familiar, dalam ilmu logika, nyerang pribadi si penanya alih-alih menjawab isi pertanyaannya itu punya nama: Argumentum Ad Hominem. Taktik ini biasanya muncul pas seseorang lagi kesulitan jawab inti pertanyaan. Jadi ketimbang ngebantah fakta, yang diserang malah orang yang nanya. Klasik, sih—dan kalau kamu sering ngikutin debat publik, pola ini gampang banget dikenali begitu tahu namanya.
Bukan Cuma Netizen yang Bereaksi
Yang kesel bukan cuma warga X. Setidaknya empat organisasi pers (PWI, AJI, IJTI, sampai Forum Pemred) kompak nyampein kecaman, disusul Iwakum dan Dewan Pers. Poinnya jelas: bertanya ke narasumber itu bagian dari tugas jurnalistik yang dijamin UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Narasumber boleh aja nggak jawab, itu haknya. Tapi hak itu nggak termasuk merendahkan profesi jurnalis yang lagi kerja.
Tanpa Jurnalis, Ruang Publik Cuma Jadi Panggung Orang Berkuasa
Jurnalis nyodorin mikrofon dan nanya hal kritis karena ada uang triliunan rupiah milik publik yang lagi dipertaruhkan. Pas elit berkuasa nyoba belokin isu pakai narasi panggung atau gertakan, tugas jurnalis justru balikin fokus ke substansi: mana buktinya, mana datanya, mana kebenarannya? Tanpa mereka, ruang publik cuma jadi teater satu arah punya yang berkuasa dan kita cuma jadi penonton yang disuapin versi paling nyaman buat mereka.
Baca juga: Mengenal Wamentan Sudaryono, Anak Petani yang Diangkat Menjadi Kepala BGN!
Jurnalis Itu Profesi Mulia
Kita mungkin bisa ketawa-ketawa lihat drama pejabat dan pengacara di ruang ber-AC, soalnya buat kita itu cuma tontonan. Tapi buat jurnalis, itu ruang kerja—dan nggak semua ruang kerja seaman gedung berkamera.
Jauh dari lampu sorot, ada jurnalis-jurnalis yang nanya hal dianggap "sepele" dan pulangnya nggak selalu selamat. Gajinya sering di bawah UMR, di lapangan dibentak, di-doxing, kadang dibungkam dengan cara paling brutal. Tapi mereka tetap milih buat nggak diam.
Mereka ngerjain semua itu bukan sekadar karena tuntutan profesi. Lebih dari itu, mereka kerja biar fakta dan data sampai ke jutaan rakyat. Jadi sebelum buru-buru merendahkan mereka, coba pikir lagi: yang justru lebih waras, lebih "punya otak," plus punya nyali itu siapa?
Karena pada akhirnya, tiap pertanyaan yang berani mereka lempar di ruang penuh tekanan itu adalah cara kita, publik, buat tetap punya kursi di meja kekuasaan.