Muhammad IchsanSetelah kurangnya perhatian selama berpuluh-puluh tahun tanpa adanya penataan yang jelas di kawasan Pasar Induk Kramat Jati yang berlokasi di Jakarta Timur, akhirnya di era kepemimpinan Gubernur Pramono Anung mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pramono sendiri langsung melakukan tinjauan ke lokasi untuk memantau proses penataan pedagang di kawasan tersebut pada Selasa (1/9/2026) malam, usai penataan yang dilakukan sepanjang tanggal 24-31 Agustus 2026.
Source photo: sindonews
Persoalan yang Sudah Berlangsung Sejak Era 1970-an
Pramono mengungkapkan bahwa persoalan pedagang di kawasan Pasar Kramat Jati bukan merupakan masalah baru, melainkan sudah berlangsung selama puluhan tahun lamanya. "Pembenahan ini terus terang tidak gampang. Karena ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, sejak awal tahun 70-an, untuk membuat penertiban-penertiban yang ada di Jakarta, salah satu hal yang perlu dilakukan pembenahan adalah di Kramat Jati ini," kata Pramono.
Selama ini, terdapat ratusan pedagang yang melakukan aktivitas berjualan di trotoar hingga ke badan jalan dan menyebabkan kemacetan pada lalu lintas di sekitar kawasan pasar tersebut.
Total 614 Pedagang Terdampak Penataan
Source photo: Pikiran rakyat
Berdasarkan data Pemprov DKI, setidaknya terdapat 614 hingga 640 pedagang yang akan direlokasi atau terdampak untuk dilakukan proses penataan pasar. Pramono merinci, sebanyak 331 pedagang kini ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7, 193 pedagang ikan dipindahkan ke Lokasi Binaan (Lokbin) Kramat Jati, 45 pedagang kue ditempatkan di Lokbin Cililitan, serta 45 pedagang lainnya diarahkan ke sejumlah pasar lain yang dikelola Perumda Pasar Jaya.
Meski begitu, kapasitas di lokasi yang tersedia belum bisa mencukupi secara keseluruhan. Dari total lokbin yang ada, hanya tersedia sekitar 143 tempat, dengan 120 di antaranya dinilai layak digunakan, sehingga masih ada sisa sekitar 471 pedagang yang membutuhkan lokasi tambahan untuk berjualan.
Sudah Persiapkan Lokasi Tambahan
Untuk mengatasi masalah kekurangan tempat ini, Pramono menegaskan telah mempersiapkan alternatif lokasi baru yang lokasinya tidak jauh dari kawasan Kramat Jati. “Memang ada alternatif tempat yang saya sudah bisa dan sudah saya sampaikan kepada Pak Muhtarom untuk digunakan tempat itu. Mudah-mudahan itu bisa dipersiapkan dalam waktu yang singkat," ungkapnya.
Ia pun meminta agar proses persiapan lokasi tambahan tersebut bisa dipercepat, dari perkiraan awal dua bulan menjadi hanya tiga minggu. "Namanya juga pedagang, pasti nawarlah. Tiga minggu, ya? Semua dengar lho, ya," ujar Pramono berseloroh.
Baca juga: Pendaftaran Relawan Pajak 2027 Resmi Dibuka, Mahasiswa Bisa Ikutan
Pendekatan Humanis, Bukan Penggusuran
Untuk bisa membujuk para pedagang, Pramono Anung menerapkan pendekatan dengan cara humanis, bukan hanya melakukan penggusuran yang seakan-akan menghilangkan tempat mereka mencari nafkah dan bisa memberikan kesan negatif kepada Pemprov DKI. "Kalau selama ini pendekatannya adalah melakukan penggusuran, memindahkan digusur, saya meminta alternatif yang lebih humanis. Untuk itu harus ada tempat yang layak untuk mereka bisa berjualan," tegasnya.
Ia bahkan sempat berbincang dengan salah satu pedagang untuk memastikan kenyamanan mereka di lokasi yang baru ini. “Lebih enak di pinggir jalan apa di sini?" tanya Pramono kepada pedagang tersebut, sembari mengingatkan bahwa aktivitas berjualan di pinggir jalan berpotensi mengganggu lalu lintas. Ia pun menjanjikan dukungan promosi bagi para pedagang yang telah dipindahkan.
Gratis Retribusi Selama 6 Bulan
Dalam bentuk meringankan beban para pedagang yang baru saja direlokasi, Pemprov DKI turut memberikan kebebasan dari retribusi atau iuran pasar selama enam bulan ke depan. "Lokbin yang ada di Kramat Jati bagi para pedagang, selama 6 bulan kami apa, retribusi atau iurannya kami gratiskan. Kami gratiskan," kata Pramono.
Rencana Revitalisasi dan Koperasi Pedagang
Sejalan dengan program penataan ini, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, menargetkan proses revitalisasi Pasar Kramat Jati akan mulai berjalan pada 2027, sebagai bagian dari penataan kawasan yang lebih besar. Selain melakukan relokasi, Pemprov DKI juga berencana untuk mendorong pembentukan koperasi bagi para pedagang, khususnya para pedagang ikan, yang nantinya diharapkan bisa menjadi pemasok kebutuhan ikan bagi rumah sakit yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.
Pramono berharap langkah penataan yang dilakukan ini, setelah bertahun-tahun lamanya tidak ada perubahan, bisa membawa dampak positif bagi kawasan Kramat Jati, tanpa perlu menghilangkan mata pencaharian para pedagang yang telah lama menggantungkan hidupnya di Pasar Kramat Jati. "Mudah-mudahan dengan kerja sama ini membuat hal yang mungkin dulu tidak pernah terbayangkan bisa diselesaikan, dapat diselesaikan dengan baik," pungkasnya.