Muhammad IchsanPemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan perubahan dalam pengelolaan moda transportasi menuju Kepulauan Seribu. Statement ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Nantinya, transjakarta akan mengelola transportasi laut yang mencakup wilayah Kepulauan Seribu.
Untuk saat ini, pengelolaan transportasi laut berada pada naungan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi penggunaan transportasi bagi masyarakat Jakarta, termasuk warga yang juga tinggal di Kepulauan Seribu.
Baca juga: 13 Spot Nongkrong Gratis di Jakarta, Cocok Buat Bengong dan Quality Time
Konektivitas Antar Wilayah yang Lebih Efisien
Dengan adanya pengelolaan transportasi yang mencakup hingga daerah Kepulauan Seribu diharapkan bisa memperkuat konektivitas antara wilayah daratan Jakarta dengan Kepulauan Seribu.
Hingga saat ini, transportasi untuk menuju ke wilayah Kepulauan Seribu merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dan lebih diperkuat. Dengan itu, masyarakat yang tinggal di daerah Kepulauan Seribu dapat memperoleh mobilitas transportasi yang lebih mudah.
Pramono Anung menegaskan, bahwa masyarakat yang berada di Kepulauan Seribu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas transportasi publik yang layak sama halnya dengan warga yang berada di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Pram mempertegas bahwa ia harus memperlakukan dengan adil semua warga Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu. Pramono Anung menyampaikan, bahwa mulai tahun 2027 seluruh kota maupun Kepulauan Seribu, transportasinya harus lebih efisien.
“Mulai tahun depan, dari seluruh kota maupun Kepulauan Seribu, transportasinya harus lebih mudah dan efisien. Dan Kepulauan Seribu serasa memiliki dan menjadi bagian itu” ungkap pram.
Kebijakan ini tidak hanya akan mempermudah warga Jakarta yang hendak melakukan perjalanan ke Kepulauan Seribu, ini juga akan berdampak kepada masyarakat Kepulauan Seribu yang mendapatkan akses lebih mudah untuk bepergian ke berbagai wilayah di Jakarta.
”Pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas perhubungan, tetapi akan diberikan kepada BUMD, dalam hal ini Transjakarta” ujar Gubernur DKI saat berada di Bundaran HI Jakarta, pada Minggu 9 Agustus 2026.
Dengan beralihnya pengelolaan di tangan BUMD, Pemprov DKI Jakarta berharap agar layanan transportasi menuju Kepulauan Seribu lebih tertata dan terintegrasi. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan perubahan bagi masyarakat wilayah Kepulauan agar semakin berhubungan dengan pusat aktivitas masyarakat Ibukota di daratan Jakarta.
Memprioritaskan Konektivitas Transportasi Publik Jakarta
Gubernur DKI yang juga terkenal dengan sebutan ‘mas pram’ menyampaikan bahwa peningkatan konektivitas transportasi publik menjadi salah satu perhatian utama Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Pram, dengan adanya pengembangan jaringan transportasi akan memberikan lebih banyak pilihan mobilitas kepada warga DKI Jakarta, sekaligus mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi.
Jumlah kendaraan pribadi yang ada di Jakarta sudah sangat banyak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kendaraan pribadi di Jakarta mencapai sekitar 11,71 Juta unit (terdiri atas 9.376.276 sepeda motor dan 2.336.960 mobil penumpang) dan menjadi salah satu penyebab kemacetan Jakarta. Dalam hal ini Pemprov ingin menekan warga Jakarta untuk mulai membiasakan diri menggunakan transportasi umum untuk mobilitas sehari-hari.
Selain pembahasan terkait pengelolaan transportasi Kepulauan Seribu, Pramono Anung juga menyampaikan perihal pengembangan pembangunan Light Rail Transit(LRT) Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai yang sudah hampir rampung.
Proyek LRT tersebut dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ditargetkan beroperasi untuk diresmikan pada Agustus 2026.
Panjang lintasan dari proyek LRT Kelapa Gading-Manggarai sekitar 12,2 kilometer dan melewati 11 stasiun yang akan beroperasi. Pembangunan proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp12,1 Triliun.
“Mulai dari Kelapa Gading sampai Manggarai sepanjang 12,2 kilometer investasinya atau budget-nya kurang lebih Rp12,1 Triliun, berhenti di 11 stasiun, waktu tempuhnya 28 menit, akan segera diresmikan” ungkap Gubernur DKI tersebut.
Dengan waktu tempuh singkat sekitar 28 menit, diharapkan masyarakat Jakarta bisa memilih opsi transportasi yang ingin digunakan dan semakin mudah melakukan perjalanan melintasi daerah-daerah kawasan Jakarta.
Perancangan berbagai kebijakan ini menunjukan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas konektivitas transportasi, baik wilayah daratan maupun wilayah kepulauan.