Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut Polri merupakan Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertugas langsung di bawah presiden. Tugas-tugas kepolisian antara lain memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Lantas, bagaimana sejarah terbentuknya Polri?
Mengutip CNN Indonesia, kepolisian Indonesia sebenarnya cikal bakalnya sudah bermula pada zaman kerajaan Majapahit, untuk secara resmi pembentukan Polri tepatnya 1 Juli 1946 ketika Indonesia sudah merdeka.
Pada abad ke 13 di zaman Majapahit, Patih Gajah Mada membentuk pasukan khusus pengamanan dengan sebutan Bhayangkara. Tugas dari pasukan ini adalah untuk melindungi raja dan kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, hingga sekarang sosok Gajah Mada merupakan simbol Kepolisian RI.
Sebagai penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan Gedung Mabes Polri dan nama Bhayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian.
Kembali ke sejarah terbentuknya Polri, pada masa kolonial Belanda, tepatnya tahun 1867, dibentuk pasukan pengamanan yang terdiri dari kalangan pribumi. Pasukan ini bertanggung jawab untuk melindungi aset dan kekayaan orang Eropa di Hindia Belanda.
Pada masa Hindia Belanda, terdapat berbagai macam bentuk kepolisian dengan istilah yang berbeda-beda, seperti Veld Politie (Polisi Lapangan), Stands Politie (Polisi Kota), Cultur Politie (Polisi Pertanian), dan Bestuurs Politie (Polisi Pamong Praja).
Sejak saat itu, golongan pribumi hanya boleh menduduki jabatan tertentu, seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Sedangkan jabatan tertinggi, yaitu hood agent (bintara), inspecteur van politie, dan comissaris van politie hanya boleh diisi oleh kolonial.
Di tahun 1897-1920, modernisasi Kepolisian Hindia Belanda pun mulai dilakukan. Ini juga merupakan cikal bakal terbentuknya Kepolisan Negara Republik Indonesia saat ini.
Selain itu, pada masa pendudukan Jepang, Kepolisian Indonesia dibagi menjadi empat wilayah, yaitu Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan bertempat di Banjarmasin.
Meski dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, setiap kantor polisi di daerah selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan, yang dalam praktiknya lebih berkuasa dari kepala polisi.
Memasuki periode awal kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan Bapak Soekarno-Hatta, secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia. Pada 19 Agustus 1945 dibentuklah Badan Kepolisian Negara (BKN).
Komandan polisi di Surabaya, Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin memproklamasikan pasukan Polisi RI, tepatnya pada 21 Agustus 1945. Hal ini merupakan langkah awal untuk membangkitkan semangat pasukan polisi di Indonesia.
Saat itu juga diadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah dalam berperang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.
Pada 29 September 1945, Bapak Presiden Soekarno kemudian melantik RS Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara. Polri baru resmi ditetapkan pada 1 Juli 1946 sesuai dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No.11/S. Dengan adanya surat penetapan itu, tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara.
Polri menerapkan sejumlah aturan dan menjalin kelembagaan dengan berbagai pihak pada periode setelah kemerdekaan.
Adapun fungsi dan tugas kepolisian memegang peran penting sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan pada pasal 2, bahwa fungsi kepolisian antara lain sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
